2026-05-02 16:23:20
Arie Anugrah Minta Bupati Evaluasi Camat dengan Capaian PBB Rendah
Sumber : matamaros.com
DPRD Maros meminta Bupati Maros mengevaluasi para camat yang realisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2025 masih rendah, padahal tahun anggaran tinggal beberapa pekan lagi.
Anggota Komisi II DPRD Maros, Arie Anugrah, mengatakan, capaian PBB-P2 Maros yang baru berada pada kisaran 84 persen masih jauh dari harapan.
Ia menilai kinerja sejumlah camat perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
“Kalau kita lihat dari nilai persentasenya, memang masih rendah. Apalagi ini sisa kurang dari 20 hari kerja sebelum masuk tahun 2026. Harus betul-betul digenjot agar lebih maksimal,” katanya, Kamis, 4 Desember 2025.
Arie menegaskan akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Bupati Maros untuk melakukan evaluasi, terutama kepada camat yang realisasinya masih berada di bawah 50 persen hingga awal Desember.
“Tentunya akan kami minta ke Bupati untuk mengevaluasinya. Masa iya selama satu tahun ini capaian pungutan pajaknya masih di bawah 50 persen. Ini terlalu jauh dari harapan kita semua,” tegas legislator PAN tersebut.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, mengumumkan realisasi PBB-P2 Kabupaten Maros telah mencapai Rp40,675 miliar dari target Rp46,08 miliar, atau sekitar 84,19 persen.
Maros masih membutuhkan sekitar Rp2 miliar untuk menembus target yang ditetapkan.
“Moncongloe menjadi kecamatan dengan realisasi terendah, baru mencapai 38,71 persen dari ketetapan Rp3,88 miliar. Sedangkan Kecamatan Camba mencatat capaian tertinggi, menyentuh 98,75 persen,” jelasnya.
Meski demikian, Muetazim tetap optimistis realisasi PBB dapat mencapai 100 persen pada akhir tahun.
Ia berharap camat lebih proaktif memastikan masyarakat melakukan pelunasan.
“Kita masih sangat optimis bisa mencapai target karena memang ada beberapa wajib pajak yang melunasi di akhir tahun. Kita butuh sekitar Rp2,5 miliar untuk mencapai 100 persen,” ujarnya.
Muetazim juga menyebut rendahnya capaian Kecamatan Moncongloe dipengaruhi persoalan administrasi, terutama di kawasan perumahan yang sertifikat unitnya belum balik nama sehingga warga belum dapat membayar PBB.
“Banyak wajib pajak belum bisa membayar karena sertifikat masih atas nama pengembang. Ini cukup berpengaruh, tapi langkah percepatan sudah kami ambil,” pungkasnya.
Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah, menyatakan optimis realisasi PBB tahun ini dapat mencapai 100 persen sebelum batas waktu.
“Tahun lalu itu 98 persen. Camat memberikan isyarat menyelesaikan sebelum tanggal 31 Desember,” ujarnya.
Bapenda juga akan menurunkan tim untuk melakukan penagihan langsung di lapangan bersama pemerintah setempat.
Ferdi mengakui wilayah Moncongloe menjadi yang terendah karena banyak perumahan yang belum melakukan balik nama.
“Kita akan buka loket hari libur. Dalam kawasan kan mereka melakukan kegiatan itu kalau hari libur,” katanya.
Selain itu, terdapat tunggakan di area Ruko Plaza yang mencapai Rp50 juta. “Kita akan telusuri teman-teman yang menyewa di sana,”
Anggota Komisi II DPRD Maros, Arie Anugrah, mengatakan, capaian PBB-P2 Maros yang baru berada pada kisaran 84 persen masih jauh dari harapan.
Ia menilai kinerja sejumlah camat perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
“Kalau kita lihat dari nilai persentasenya, memang masih rendah. Apalagi ini sisa kurang dari 20 hari kerja sebelum masuk tahun 2026. Harus betul-betul digenjot agar lebih maksimal,” katanya, Kamis, 4 Desember 2025.
Arie menegaskan akan menyampaikan rekomendasi resmi kepada Bupati Maros untuk melakukan evaluasi, terutama kepada camat yang realisasinya masih berada di bawah 50 persen hingga awal Desember.
“Tentunya akan kami minta ke Bupati untuk mengevaluasinya. Masa iya selama satu tahun ini capaian pungutan pajaknya masih di bawah 50 persen. Ini terlalu jauh dari harapan kita semua,” tegas legislator PAN tersebut.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, mengumumkan realisasi PBB-P2 Kabupaten Maros telah mencapai Rp40,675 miliar dari target Rp46,08 miliar, atau sekitar 84,19 persen.
Maros masih membutuhkan sekitar Rp2 miliar untuk menembus target yang ditetapkan.
“Moncongloe menjadi kecamatan dengan realisasi terendah, baru mencapai 38,71 persen dari ketetapan Rp3,88 miliar. Sedangkan Kecamatan Camba mencatat capaian tertinggi, menyentuh 98,75 persen,” jelasnya.
Meski demikian, Muetazim tetap optimistis realisasi PBB dapat mencapai 100 persen pada akhir tahun.
Ia berharap camat lebih proaktif memastikan masyarakat melakukan pelunasan.
“Kita masih sangat optimis bisa mencapai target karena memang ada beberapa wajib pajak yang melunasi di akhir tahun. Kita butuh sekitar Rp2,5 miliar untuk mencapai 100 persen,” ujarnya.
Muetazim juga menyebut rendahnya capaian Kecamatan Moncongloe dipengaruhi persoalan administrasi, terutama di kawasan perumahan yang sertifikat unitnya belum balik nama sehingga warga belum dapat membayar PBB.
“Banyak wajib pajak belum bisa membayar karena sertifikat masih atas nama pengembang. Ini cukup berpengaruh, tapi langkah percepatan sudah kami ambil,” pungkasnya.
Kepala Bapenda Maros, M. Ferdiansyah, menyatakan optimis realisasi PBB tahun ini dapat mencapai 100 persen sebelum batas waktu.
“Tahun lalu itu 98 persen. Camat memberikan isyarat menyelesaikan sebelum tanggal 31 Desember,” ujarnya.
Bapenda juga akan menurunkan tim untuk melakukan penagihan langsung di lapangan bersama pemerintah setempat.
Ferdi mengakui wilayah Moncongloe menjadi yang terendah karena banyak perumahan yang belum melakukan balik nama.
“Kita akan buka loket hari libur. Dalam kawasan kan mereka melakukan kegiatan itu kalau hari libur,” katanya.
Selain itu, terdapat tunggakan di area Ruko Plaza yang mencapai Rp50 juta. “Kita akan telusuri teman-teman yang menyewa di sana,”