2026-05-02 16:08:28
Longsor Pondok Tahfiz, DPRD Maros Serukan Kajian Teknis
Sumber : matamaros.com
DPRD Maros menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dampak banjir dan longsor yang menerjang sejumlah rumah warga akibat rubuhnya fondasi Pondok Tahfiz Haji Ranreng di Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai.
RDP pada Jumat, 3 Januari 2025 dipimpin Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pa. Dihadiri sejumlah anggota DPRD, perwakilan warga terdampak, pihak pondok, serta dinas-dinas terkait, termasuk camat dan lurah setempat.
Salah seorang perwakilan warga, Atma, mengungkapkan upaya pemerintah setempat dan pihak pondok tahfiz masih bersifat sementara, seperti perbaikan saluran air yang dilakukan setelah kejadian pada 10 Desember 2024.
“Baru sebatas solusi jangka pendek. Kami tidak ingin masalah ini terulang lagi di masa depan, karena itu harus segera ada solusi jangka panjang,” katanya.
Atma juga menekankan pentingnya kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengidentifikasi penyebab utama dan merancang langkah-langkah penyelesaian.
Nasaruddin, perwakilan dari Pondok Tahfiz Haji Ranreng, menjelaskan, mereka telah berusaha untuk mengurangi dampak banjir dengan melakukan penggalian. Membuat penampungan air dan saluran air baru yang diarahkan agar tidak mengalir ke perumahan warga di Griya Tamarampu.
“Pasca kejadian, kami langsung turun bersama pemerintah setempat untuk melakukan penggalian dan menurunkan alat berat ke lokasi. Saat ini, saluran air baru sudah dibuat, sehingga air tidak langsung mengalir ke perumahan,” ungkapnya.
Gemilang Pagessa menanggapi, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup, harus turun langsung ke lokasi pekan depan untuk melakukan kajian teknis.
Gemilang juga menegaskan, hasil kajian teknis nantinya harus dipatuhi semua pihak, termasuk pengembang dan pondok tahfiz.
“Kita tidak bisa memutuskan solusi jangka panjang hanya dari sini. Pekan depan tim teknis akan turun untuk melakukan kajian, dan kami akan kawal bersama prosesnya.
Ketua Komisi II DPRD Maros, Marjan Massere, yang turut hadir dalam RDP tersebut, menyatakan dukungannya terhadap perlunya kajian teknis yang dilakukan di lapangan.
Ia menegaskan pemerintah harus serius dalam menangani masalah ini agar tidak berlarut-larut.
RDP pada Jumat, 3 Januari 2025 dipimpin Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pa. Dihadiri sejumlah anggota DPRD, perwakilan warga terdampak, pihak pondok, serta dinas-dinas terkait, termasuk camat dan lurah setempat.
Salah seorang perwakilan warga, Atma, mengungkapkan upaya pemerintah setempat dan pihak pondok tahfiz masih bersifat sementara, seperti perbaikan saluran air yang dilakukan setelah kejadian pada 10 Desember 2024.
“Baru sebatas solusi jangka pendek. Kami tidak ingin masalah ini terulang lagi di masa depan, karena itu harus segera ada solusi jangka panjang,” katanya.
Atma juga menekankan pentingnya kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengidentifikasi penyebab utama dan merancang langkah-langkah penyelesaian.
Nasaruddin, perwakilan dari Pondok Tahfiz Haji Ranreng, menjelaskan, mereka telah berusaha untuk mengurangi dampak banjir dengan melakukan penggalian. Membuat penampungan air dan saluran air baru yang diarahkan agar tidak mengalir ke perumahan warga di Griya Tamarampu.
“Pasca kejadian, kami langsung turun bersama pemerintah setempat untuk melakukan penggalian dan menurunkan alat berat ke lokasi. Saat ini, saluran air baru sudah dibuat, sehingga air tidak langsung mengalir ke perumahan,” ungkapnya.
Gemilang Pagessa menanggapi, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup, harus turun langsung ke lokasi pekan depan untuk melakukan kajian teknis.
Gemilang juga menegaskan, hasil kajian teknis nantinya harus dipatuhi semua pihak, termasuk pengembang dan pondok tahfiz.
“Kita tidak bisa memutuskan solusi jangka panjang hanya dari sini. Pekan depan tim teknis akan turun untuk melakukan kajian, dan kami akan kawal bersama prosesnya.
Ketua Komisi II DPRD Maros, Marjan Massere, yang turut hadir dalam RDP tersebut, menyatakan dukungannya terhadap perlunya kajian teknis yang dilakukan di lapangan.
Ia menegaskan pemerintah harus serius dalam menangani masalah ini agar tidak berlarut-larut.